Laman Times of India, Senin 10 Juni 2013 mengatakan bahwa ritual pernikahan yang disebut Mukhyamantri Kanyadan Yojna itu sengaja dibiayai pemerintah untuk menolong banyak perempuan yang berasal dari keluarga miskin agar dapat menikah.
Selain menikah gratis, para mempelai juga mendapatkan hadiah dari pemerintah berupa barang-barang senilai 9.000 Rupee atau Rp1,6 juta.
Namun, ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh para pengantin wanita sebelum mengikuti pernikahan massal ini. Para calon mempelai wanita ini harus menjalani tes keperawanan, beberapa menit sebelum pernikahan digelar.
Apabila mereka menolak, maka mereka tidak dianggap layak untuk mengikuti prosesi pernikahan massal tersebut.
Seorang pekerja pada tes ini, Durga Malviva, mengatakan bahwa uji keperawanan perlu dilakukan untuk mencegah kecurangan. Mereka khawatir pernikahan massal banyak diikuti oleh orang yang sudah menikah atau hamil hanya untuk mengambil hadiahnya.
Sejauh ini, pemerintah daerah sudah menangkap basah sembilan wanita yang tengah hamil dan ikut prosesi nikah massal tersebut.
Aturan itu tak pelak membuat geram Komisi Nasional Wanita India. Di mata Ketua organisasi tersebut, Girija Vyas, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Madhya Pradesh benar-benar memalukan. "Aturan ini sungguh keterlaluan dan tidak dapat ditoleransi oleh akal sehat banyak orang," tegas Vyas.
Komisi itu berniat memanggil perwakilan dari Madhya Pradesh untuk memberikan penjelasan. Namun, pemerintah Madhya Pradesh membantah adanya tes keperawanan sebelum pernikahan massal. Pemerintah mengatakan saat ini tengah menyelidiki tuduhan tersebut.
Ini bukan merupakan kali pertama tes keperawanan terkuak ke media. Tahun 2009, lebih dari 150 wanita dilaporkan harus mengantre untuk tes keperawanan dan diberikan tanda jika terbukti masih perawan.
sumber: http://dunia.news.viva.co.id/news/read/419884-peserta-nikah-massal-di-india-wajib-tes-keperawanan
.jpg)
